Memandang Pemindahan Ibu Kota Dari Kacamata Green Politics

Tulisan berantakan dari lulusan HI yang jadi budak korporat pro lingkungan.

Sebenernya kalo dibilang pertama kalinya ibu kota pindah ke luar Pulau Jawa, nggak bener juga sih. Menurut sejarah, kita pernah punya ibu kota di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Sehingga, saya tuh aslinya nggak begitu waw-waw banget gitu sama berita pemindahan ibu kota yang terbaru ini. Tapi, pada nyadar nggak sih, kenapa ya isu pemindahan ibu kota saat ini BERTEPATAN banget sama kehebohan duniawi tentang kebakaran hutan Amazon di Brazil? Padahal jarak hutan Amazon dan hutan Borneo mashaa allah jauhnya ckck, masih aja nyambung coba 🤦🏻‍♀️

Amazon dan Borneo punya satu kesamaan; keduanya adalah hutan hujan tropis which is automatically the lung of the world! Ini kan hutan hujan ya beb, yang kadar kelembabannya pastinya nggak segampang itu bisa dikalahkan oleh matahari (musim kemarau panjang), kecuali…ya memang ada manusia yang nyalain api.

Jadi, kebakaran massif hutan Amazon disinyalir dari aktivitas manusia yang berlebihan di daerah situ. Presiden baru Brazil, si Bapak  Jair Bolsonaro, itu bikin kebijakan mengubah fungsi hutan Amazon menjadi lahan korporasi yang tentu aja membuka kran selebar-lebarnya buat pembalak liar, penambang emas, sampe oligarki bisnis buat mengeksploitasi habis-habisan sumber daya Amazon. Fyi, Bolsonaro ini kayanya punya grup WhatsApp sama Trump (presiden Amrik) sama Farage (politisi Inggris) dan sering rumpi tentang “Eh global warming kayanya wacana doang nggak sih? Gue nggak percaya soalnya” trus lainnya pada bales “Iya ih global warming apaan sih. Yang penting tuh cuan, cuan, cuan!” karena mereka ini orang-orang yang nganggep perubahan iklim atau pemanasan global cuma mitos belaka. Intinya, uang harus ngalir teroooss.

Ok, setelah diizinkan sama Bolsonaro mengekploitasi Amazon, deforestasi atau penggundulan hutan terjadi dimana-mana dong. Penegakan hukum lemah. Gimana nggak lemah kalo biaya perlindungan Amazon aja juga dipangkas ama dia.

Kalo di Hubungan Internasional, kita nggak bahas high politics mulu kok. Isu ‘remeh temeh’ misalnya tentang lingkungan gini juga kita ketengahin biar dianggep penting dan dijadiian bahan diskusi juga. Ya gimana caranya biar heboh deh, kami anak HI suka keributan soalnya 😂

Dulu tahun 2016, saya dikasih beasiswa ama US Embassy, bisa ikut program YSEALI, dan kebetulan waktu itu workshopnya ngbahas tentang keberlangsungan ekosistem laut dan korelasinya sama peran pentingnya sebuah negara dan gagasan kedaulatan didalamnya. Sejak hari itu, saya nggak pernah menganggap isu lingkungan seremah itu, atau memandangnya sebagai isu yang terpisah dari kajian politik internasional. Dia malah berubah menjadi satu kajian tersendiri, politik lingkungan internasional. Ringannya, apa yang terjadi sama Amazon hari ini berkaitan banget sama salah satu proses politik terbasic, yaitu pengambilan kebijakan oleh negara (yang direpresentasikan presidennya). Kenapa dunia ikut heboh? Tekape kebakarannya emang cuma di Brazil, tapi dampak-dampaknya melewati batas-batas territorial negara karena melindungi Amazon sering disebut-sebut sebagai cara efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim, atau seenggaknya memperlambat laju penipisan ozon.

Terus, hubungannya sama pemindahan ibu kota?

Ibu kota baru kita udah diputusin di Kalimantan Timur. Hutan Kalimantan fungsinya serupa dengan hutan Amazon, yaitu paru-paru dunia. Tapi, apa saya aja yang mikir ya, sebelum rencana pemindahan ibu kota ini udah berapa banyak kasus kebakaran hutan di Kalimantan? Yang dampaknya juga nggak ngenakin bangsa Indonesia, karena selain ngancam kesehatan penduduknya, kita sering dikecengin sama negara tetangga “Indonesia menang ekspor asapnya doang” 🥲

Teori Hijau atau di kalangan anak HI kita sebut juga “Green Politics”, menurut saya punya konsep yang paling relevan sama kasus-kasus kerusakan lingkungan –utamanya hutan- yang terjadi hari-hari belakangan ini. Di otaknya anak HI kayak saya, yang pro banget sama teori ini, saya melihat lingkungan tuh produk sumber daya nya bisa jadi 3 macem; sumber daya alam, sumber daya ekonomi, of course sumber daya politik. Sumber daya alam, ya emang karena alam menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan atau menjamin kelangsungan hidupnya. Sumber daya ekonomi, hmm tentunya karena alam dapat menjadi penggerak ekonomi, mau dia sebagai penyedia bahan baku atau penyedia tempat kegiatan perekonomiannya itu sendiri. Sumber daya politik, lingkungan dapat mempengaruhi proses-proses politik, misalnya pergantian kekuasaan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sampe pengawasannya. Udah kejadian di Amazon tadi kan, yang gimana Bolsonaro melihat potensi ekonomi di Amazon melimpah ruah sehingga dia menggerakkan power yang dia punya untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lokasi tersebut.

Di kasus kebakaran-kebakaran hutan Borneo (juga Sumatera) yang dulu sempet happening banget, negara hadir berupa kebijakan-kebijakan yang bisa kita analisa pake pendekatan Teori Hijau ini. Yang mana sih? Kebijakan pemerintah dalam bekerjasama dengan perusahaan multinasional pada industrialisasi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, jasa terkait, produk akhir, sampe proses daur ulang produk industri tersebut, itu ditopang sama konsep-konsep lingkungan yang tujuannya mereduksi efek negatif, bahkan kalo perlu nggak ada sama sekali.

Tapi, yang namanya kebijakan dari pemerintah pusat itu kan pasti implementasinya nggak akan sesempurna road mapnya kan? Sebenernya kalo mau dibilang “Jakarta-Kalimantan jauh kali ya, mangkanya pengawasannya nggak ketat” ya non sense juga sih. Hehe

Saya berpikir pemerintah ingin lebih dekat dengan the core of problem dengan kehadiran secara fisik, nggak cuma berupa kebijakan-kebijakan belaka. Kebayang nggak sih kalo pemerintahan pusat kita stand by disana, otomatis penjagaan keamanaan akan jauh lebih ketat. Pembalak-pembalak liar bisa gampang banget diciduk, atau bahkan birokrasi-birokrasi daerah yang selama ini justru membuka kran hadirnya pembalak liar tersebut ciut dong nyalinya. Ape lu, macem-macem langsung dipanggil bapak presiden ke Istana Negara. Pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran menyusun, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan pembangunan yang bersandar pada konsep-konsep ekologis. 

Di Amazon, yang hadir adalah korporasi. Sedangkan, di Borneo, yang hadir adalah negara! Beda banget kan aktor yang hadir disini hehe. Sehingga, saya sendiri optimis banget pemindahan ibu kota justru akan bisa membuat hutan Kalimantan lebih terjaga dari sebelum-sebelumnya, yang bahkan nggak pernah jadi pusat perhatian nasional kalo nggak karena kebakaran aja 🙂🙏🏻